Layanan Kesehatan Indonesia

Kali ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang berbeda. Masih berhubungan dengan kesehatan, tetapi yang terkait dengan pelayanan.

Beberapa waktu lalu, dalam sebuah tayangan realitas (reality show) di sebuah televisi swasta, ditampilkan tentang sosok salah seorang penduduk tangguh warga Jakarta. Seorang Bapak yang bekerja sebagai tukang ojek online dan harus merawat istrinya yang terkena kanker payudara. Sebagai seorang istri sekaligus ibu yang sedang menjadi pejuang kanker, praktis tidak bisa menjalankan kewajibannya secara optimal. Sang suamilah yang akhirnya mengambil alih peran tersebut.

Salah satu kisah yang menyentuh, adalah ketika suatu ketika sang istri harus rawat inap untuk mendapatkan kemoterapi yang kesekian kalinya. Si Bapak hanya mengantongi uang 20.000 rupiah saja. Mengantri ruangan sejak pagi, belum sarapan, dan akhirnya mendapat ruangan setelah siang. Menahan lapar, suami-istri ini hanya mampu memandangi lalu-lalang pengunjung pasien-pasien lain di sekitarnya yang membawa makanan. Mereka baru bisa makan setelah jatah makan siang pasien dari Rumah Sakit tiba. Sang istri makan sedikit, kemudian sang suami yang menuntaskan.

Meleleh air mata tak tertahankan. “Untungnya” si Ibu sedang sakit, sehingga nafsu makannya tidak mengijinkannya untuk menghabiskan seluruh jatah makanan tersebut. Atau tidak? Sebenarnya si Ibu masih lapar, tetapi karena dia tahu bahwa suaminya juga lapar, maka dia secara sengaja tidak menghabiskannya dan memberikannya pada suaminya? Entah … Hanya Tuhan dan mereka berdua yang tahu.

Apa yang ingin saya sampaikan disini?

Asuransi Kesehatan Semesta

Tentang tangguh dan tabahnya rakyat Indonesia tentu saja. Namun selain itu adalah tentang kemiskinan dan akses masyarakat kita terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerintah memang sudah berusaha untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang baik. Melalui BPJS Kesehatan, Pemerintah menyalurkan sebagian APBN untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memperoleh layanan kesehatan yang sama dengan masyarakat lain. Semua warga negara diwajibkan untuk memiliki kartu BPJS dan akan mendapat sanksi atau mengalami kesulitan untuk mengurus surat tertentu bila belum memiliki kartu BPJS. Melalui sistem ini, masyarakat yang lebih mampu dan sehat, diharapkan untuk rutin membayar iuran, yang akan digunakan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang sakit dan memerlukan perawatan atau layanan kesehatan.

Kesadaran ini masih harus terus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia, agar mereka terus membayar iurannya walaupun mereka dalam keadaan sehat.

Overload Beban Pelayanan

Sejak era BPJS, jumlah pasien yang datang ke lokasi penyedia layanan kesehatan juga mengalami peningkatan bermakna. Sistem rujukan yang digalakkan oleh kebijakan era BPJS sebenarnya juga bermaksud baik. Agar pasien-pasien yang dapat ditangani di level penyedia layanan kesehatan primer atau sekunder, tidak lagi menjubeli penyedia layanan tersier. Dengan demikian, layanan kesehatan juga diharapkan dapat lebih merata lagi.

pendaftaran-pasien-rscm-1

Namun, dengan jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa, yang tersebar di ribuan pulau dengan geografis yang seringkali sulit dijangkau, ditambah lagi dengan sebaran tenaga kesehatan yang jauh dari merata, maka angan yang ingin diwujudkan melalui adanya BPJS juga masih jauh panggang dari api. Salah satu upayanya, adalah banyaknya Universitas yang membuka pendidikan kedokteran dan ternyata lulusannya masih dipertanyakan kompetensinya. Akhirnya, beberapa penyedia pendidikan tenaga kesehatan itupun terpaksa dilikuidasi.

Wajib Kerja Dokter dan Spesialis

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Wajib Kerja Spesialis. Maksudnya baik, untuk memeratakan tenaga spesialis di sebanyak mungkin Rumah Sakit daerah. Tapi, kebijakan ini juga dirasa “mendzalimi” para dokter spesialis yang telah susah payah menempuh pendidikan dengan biaya sendiri. Mereka sudah lama sekolah pendidikan dokter, kemudian PTT, lalu beberapa tahun berpraktek dan mengumpulkan dana agar dapat menambah ilmu dan kompetensi. Eh, setelah selesai pendidikan spesialis ternyata masih harus “terjerat” dengan program Wajib Kerja Spesialis. “Untungnya” para dokter ini diciptakan dengan kadar kepasrahan dan pengabdian yang luar biasa, sehingga mereka tetap akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya bagaimanapun rasa mereka sebenarnya.

20131127_pelayanan-di-rsup-kandou-manado-saat-aksi-solidaritas-dokter_2890

Usaha pemerintah belumlah cukup sampai disini. Setelah memberikan layanan asuransi kesehatan semesta, kemudian memeratakan sebaran tenaga kesehatan, satu lagi PR untuk para pengambil kebijakan. Hapuskan pajak untuk obat-obatan, vaksin dan alat diagnostik dan terapi. Jangan malah diberikan pajak barang mewah, proyek pengadaannya ditenderkan, lalu hasilnya dikorupsi beramai-ramai. Lebih baik Anda lihat sekeliling Anda. Kalau pajak untuk barang-barang tersebut dihapuskan, maka biaya untuk diagnostik dan terapi pasti akan jauh dapat ditekan. Akan lebih banyak lagi jangkauan layanan kesehatan yang memadai. Akan lebih banyak nyawa terselamatkan. Akan lebih banyak dosa korupsi yang bisa dikurangi. Akan lebih banyak pahala yang dituai beramai-ramai.

Bukankah itu akan lebih indah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

About subetty

Long-life learning mother of three